Spmkp. Angka 9 : diisi dengan nomor SP2D. Spmkp

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. memutuskan: menetapkan: keputusan direktur jenderal pajak tentang penetapan perubahan tugas dan fungsi bidang data dan pengawasan potensi perpajakan dan bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian pada kantor wilayah selainPencantuman nominal pada SPM, maupun SPMKP tidak diperkenankan sampai sen (desimal). 03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK. Berdasarkan SPMKP, KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), 5. Tidak ada folder. untuk SPMKP sebagaimana tercantum Lampiran III PMK-244/PMK. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat dengan SPMKP adalah surat perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk. Salam ortax, mohon bantuannya Apa saja kira2 permasalahan dalam menerbitkan SPMKP? Unuk menjadi bahan laporan. Petunjuk Teknis Perekaman SPM-KP pada Aplikasi SAKTI - Knowledgebase / SAKTI - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi - HAI DJPb2018. Apabila utan pajak jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang akan dikembalikan sesuai dengan SKPPKP dan kelebihannya disumbangkan kepada kas negara maka SKPKPP/SPMKP tidak perlu diterbitkan. Terbit SPMKP dengan dasar poin 4. 1 Jl. 24/1999. (9) Dalam hal kompensasi Utang Pajak dilakukan melalui potongan SPMKP, SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar memperhatikan jangka waktu penerbitan SPMKP dan SKPKPP, karena SPMKP beserta SKPKPP wajib. Menimbang: a. Tanggal25 November 2016 Tergugat mengirimkan surat kepada Penggugat nomor S-11604/WPJ. kalau tidak seharusnya SPMKP diterbitkan dalam waktu 2 hari sebelum jangka waktu satu bulan berakhir dan selanjutnya kepala KPPn menerbitkan SP2D dalam waktu 2 hari, jika memang tidak diterbitkan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak agar memperhatikan jangka waktu penerbitan SPMKP dan SKPKPP, karena SPMKP beserta SKPKPP wajib. docx (611. Namun demikian Wajib Pajak masih berhak atas pengembalian pajaknya dan untuk itu SPMKP yang telah lewat waktu harus diperbaharui kembali. TENTANG. Peradilan Tata Usaha Negara. Apr 8, 2022 · Mahkamah Agung (“MA”) baru saja menerbitkan Perma 1/2022. BERDASARKAN Pasal 1 angka 5 UU PBB, SPPT adalah surat yang digunakan Ditjen Pajak (DJP) untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Diisi nomor SPMKP. PPF Pelayanan harus memperbaiki konsep SPMKP PBB-P2 tersebut. Terbit SP2D dengan dasar poin 5. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN; NOMOR 480/KMK. rekan wanita apakah perusahaan anda memiliki utang pajak? kalau punya berarti mungkin langsung dikompensasikan dengan utang pajak tersebut. Surat Perintah Pembebanan (SPB) Charging Order . 108. 1 karena yg 17. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMKP sepanjang belum diterbitkan SP2D. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK. Pertimbangan dalam Permenkeu 48/PMK/03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak PBB: bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum dan memberikan peraturan pelaksanaan serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai pendaftaran, pelaporan, dan. Nama. Selain itu, apabila anggota JO adalah Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), maka pemecahan bukti pemotongan PPh Pasal 23 tidak boleh diperhitungkan dengan kewajiban PPh Pasal 26 dari JO,. Kedua, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) terbit berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP di akhir tahun yaitu paling lambat tangga 16 Desember 2019. Lembar ke-2 SPMKP; dan : c. atau hari libur tetap terhitung 1 bulannya. WebSPMKP dibebankan pada mata anggaran pendapatan tahun anggaran yang berjalan, yaitu pada mata anggaran penerimaan yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: a. Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan. Formulir SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerbitan SKPLB; c. SPMKP yang pada akhir tahun anggaran yang berjalan belum diuangkan harus dibatalkan dan diperbaharui. ” Pasal 3. Artikel ini akan mengupas satu bagian dari UU itu yang barangkali tak sering dibahas, namun. Jika belum diproses, maka Satker dapat mengajukan. ,M. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Daftar Isi. Akibatnya, SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak dapat diterima oleh. Penerbitan SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Sesuai dengan. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada masa anggaran yang sama dengan masa anggaran pemerintah semula (7) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan oleh KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua). Suggest. Representative Pelaksana Seksi Pelayanan Seksi Penagihan KPP/KPPBB Terkait Mulai. PeraturanApabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan SKKPP Kepala Inspeksi Pajak belum menerbitkan SPMKP, maka Pemerintah terhutang bunga sebesar 2% tiap bulan sejak batas waktu satu bulan setelah diterbitkannya SKKPP sampai dengan surat diterbitkannya SPMKP. Bukti penerimaan negara dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP, ke KPP Penerbit SPMKP. Click to Tweet Selain itu dalam melaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SPMKP, DJP perlu menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB). Penatausahaan SPMKP dilakukan dalam rangka memudahkan pengawasan penerbitan SPMKP. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) unit kerja melalui Bendahara Pengeluaran. Bila SPMKP benar dan lengkap maka SPMKP segera diproses, ADK SPMKP ditransfer ke dalam aplikasi KPPN dan petugas pengantar SPMKP dari KPP diberikan tanda terima SPMKP yang menginformasikan waktu penerimaan dan penyelesaian SPMKP. 000. Terbit SPMKP dengan dasar poin 4. 857. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat dua hari kerja sebelum jangka waktu satu bulan terlampaui, 8. Hal ini diatur dalam pembaruan POJK. 372. Bab II Pengadaan Barang poin C. 000,00)). FORMULIR SPMKP DAN SPMIB TAHUN ANGGARAN 1999/2000. (6) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut: lembar ke-l dan lembar ke-2 untuk KPPN; PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK. 3. Dalam kasus ini, Ian terutang pajak atas hadiah undian berupa uang tunai yang diterimanya. fungsi. PMK No. 03/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK. 000. Bukti penerimaan negara atas potongan SPMKP disampaikan oleh KPP penerbit SPMKP kepada Wajib Pajak. Diterbitkannya PMK 45/2021, membuat AR yang dulu juga berperan mengoptimalkan fungsi bimbingan dan konsultasi kepada wajib pajak, kini hanya berfokus melakukan pengawasan pajak. 1. 282. penerbitan SPMKP maka Tergugat berkesimpulan bahwa atas Penggugat dapat ditunda penerbitan SPMKP demi upaya menyelamatkankerugiannegara; j. Apabila tidak ada Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak bersangkutan. KPPN mengembalikan SPMKP lembar ke-2 disertai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lembar ke-2 kepada penerbit SPMKP setelah SPMKP tersebut dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D. Pertanyaan saya, periode dimulai dr pembayaran STP sampai proses SPMKP itu (atau periode lain) bisa kita minta imbalan bunga-nya ? Mohon Pencerahan…Dalam hal penerbitan SPMKP dan SPMIB, diatur sebagai berikut: 1. 1. (1) Pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atas SKPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui penerbitan SPMKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Adapun jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan hal – hal yang mendasarinya adalah paling lama 1 bulan sejak penerbitan produk – produk hukum sebagaimana disebut diatas ataupun sejak permohonan disampaikan oleh Wajib Pajak. WebPenerbitan SPMKP: Namun, jika utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak jumlahnya lebih kecil daripada jumlah yang akan diberikan pengembalian pendahuluan sesuai dengan SKPPKP, maka SPMKP akan diterbitkan sebagai dasar untuk pengembalian tersebut. Baca Juga: 2 Opsi Pendekatan Penentuan Nilai Bisnis atas Kewajaran Akuntansi. Menu Peraturan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Pajak Pembangunan (Pajak Daerah) district/regency level) PPh Pajak Penghasilan Income tax. 3. 10. PROSEDUR PENGAJUAN/PENERBITAN SPP/SPM DAN PENYAMPAIAN SPM. maka kewenangan kpp sampai disitu, masalah pencairan dana ada di KPPN. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud pada. SPMKP atas nama Wajib Pajak KPP “Baru” yang sampai dengan tanggal 31 Maret tidak diuangkan maka berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut,akan diterbitkan SKPKPP dan SPMKP penggantinya oleh KPP “Baru” namun sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan SKPKPP dan SPMKP oleh KPP “Lama dengan. 03/2005. Akibatnya, SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak dapat diterima oleh KPPN. Yang dimaksud dengan saat dilakukan pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah saat Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) diterbitkan. pembayaran atas transaksiPasal 7. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke KPPN dengan surat pengantar khusus sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SPMKP. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Rp1 miliar x 20% = Rp200 juta. 11. PPN Pajak Pertambahan Nilai Value Added Tax (VAT) Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan VAT Exempted. Lebih bayar ini terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang dapat disebabkan oleh alasan-alasan tertentu, misalnya karena total pemotongan/pemungutan oleh pemotong/pemungut terhadap Wajib Pajak yang. sedangkan PPh terutnag menurut PPh badan mengunakan Kurs Tgl 31 Dec. 2 Terdapat US$ (SKPLB, SKPPKP, SKPIB dan PLB) yang belum diterbitkan SKPKPP. Wajib Pajak dapat menggunakan tanda tangan stempel untuk menandatangani dokumen-dokumen dibawah ini, kecuali: a. 61 MB Total downloads 871Pertanyaan: Apakah diperbolehkan menerbitkan SKPKPP dan SPMKP di akhir tahun (contoh: bulan Desember) untuk dibayarkan pada tahun berikutnya (contoh: bulan Januari)? Jawaban: Terkait jatuh tempo SKPKPP, satker agar dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Formulir Pendaftaran WP Badan. SPPKP merupakan singkatan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena. Seperti diketahui bahwa dalam proses restitusi, tidak semua SPMKP diuangkan pada tahun anggaran bersangkutan; ini berarti proses restitusi tersebut belum tuntas. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan Kementerian Keuangan dapat berubah. 0000. Pajak Pembangunan (Pajak Daerah) district/regency level) PPh Pajak Penghasilan Income tax. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai tata cara penomoran dan perekaman Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP), dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Penomoran Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) adalah tetap sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE. 282. Untuk mengetahui komponen dalam MPKP d. Saya baru saja menerima SKPLB – apakah secara otomatis akan dikeluarkan SPMKP atau harus dibuat surat permohonan ? Apakah ada format khusus untuk ini? Thanks. 03/2007 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. com—Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak atau SPMKP adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar kompensasi utang pajak/pajak yang terutang/dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. 4. Namun demikian Wajib Pajak masih berhak atas pengembalian pajaknya dan untuk itu SPMKP yang telah lewat waktu harus diperbaharui kembali. 860 kepada PT WAE dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP sejumlah Rp99. Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501. JIka segala upaya yang telah dilakukan tidak. Apa sanksi terlambat menerbitkan faktur pajak? – Jika penerbitan faktur pajak melewati batas waktu upload setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah dilakukan transaksi, maka PKP akan dikenakan sanksi denda keterlambatan, yaitu sanksi administrasi sebesar 1 persen dari dasar pengenaan pajak (DPP). 12. SPMKP atas nama Wajib Pajak KPP "Baru" yang sampai dengan tanggal 31 Maret tidak diuangkan maka berdasarkan permohonan Wajib Pajak tersebut,akan diterbitkan SKPKPP dan SPMKP penggantinya oleh KPP "Baru" namun sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan. dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada masa anggaran yang sama dengan masa anggaran pemerintah semula (7) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan oleh KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua). KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMKP dan lembar ke-2 SP2D ke KPP penerbit SPMKP. 802. Jurnalnya bagaimana yaa, terima kasih. Nah jika belum, secara definisinya kepanjangan SPMKP adalah surat perintah membayar kelebihan pajak. Proses dari penerbitan SKPPKP hingga pencairan memakan. 9. mau sabtu minggu kek. SPMKP LEWAT WAKTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Seperti diketahui bahwa dalam proses restitusi, tidak semua SPMKP diuangkan pada tahun anggaran bersangkutan; ini berarti proses restitusi tersebut belum tuntas. Lembar ke-2 SPMKP; dan. Meskipun tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu, batas waktu tidak diubah. bahwa sesuai dengan alasan yang dikemukakan pemohon, SPMKP tersebut tidak dapat diuangkan. Kelebihan pajak akan ditransfer melalui nomor rekening yang telah disampaikan oleh wajib pajak. Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) per jenis pajak dan per masa / tahun pajak. 03/2005 terdapat kekeliruan, maka dengan ini perlu diadakan ralat sebagai berikut : tertulis : A. (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Brodjonegoro telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 78/PMK. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. mohon dasar peraturan terkait masalah ini. Lihat selengkapnyaKepanjangan SPMKP adalah surat perintah membayar kelebihan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan Pasal 2 ayat (2). PBB. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa setiap jenis SSP digunakan untuk melakukan penyetoran pajak tertentu sesuai keperluan wajib pajak. menerbitkan SPMKP. Kelebihan pajak akan mendapatkan pengembalian pajak melalui rekening. Petugas Pelayanan mencetak SPMKP dan mengirimkan ke KPPN untuk dilakukan proses transfer kelebihan pajak tersebut ke rekening Wajib Pajak; Petugas Pelayanan mengirmkan SKPKPP dan SPMKP kepada wajib pajak setelah dilakukan transfer melalui KPPN; Proses selesai. Transcript Rp 4,8 M. (6) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak SPMKP beserta SKPKPP wajib disampaikan KPP ke KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum. 0 tidak bisa edit spmkp yg salah rekam. Berikut detailnya: 1. Dalam hal tidak terdapat permohonan kompensasi secara khusus, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilaksanakan meskipun tanpa mengkompensasikan hutang. Oiya, fungsi SPMKP adalah perintah oleh kepada KPPN untuk melakukan pembayaran. WebPengertian Restitusi Pajak. SKPKPP dan SPMKP sudah harus diterbitkan dalam waktu 7 (tujuh) dari sejak SKKPP diterima oleh Seksi P3, namun tidak boleh melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak. Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak. Surat Perintah Pencairan Dana meliputi SP2D gaji bulanan yang mencakup pembayaran gaji bulanan termasuk di dalamnya gaji terusan dan gaji ke-13 dan SP2D non gaji bulanan yang mencakup pembayaran gaji bulanan (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), uang persediaan, dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta pembayaran. SPMKP PBB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. Angka 9 : diisi dengan nomor SP2D. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Uang Muka Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada pergantian tahun anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal. Di mana secara ketentuan perpajakan. penerbitan SPMKP maka Tergugat berkesimpulan bahwa atas Penggugat dapat ditunda penerbitan SPMKP demi upaya menyelamatkankerugiannegara; j. Kontrak angka. (2) Dalam hal terdapat Kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMKP, penyampaian SPMKP beserta SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Surat Setoran Pajak. Akan tetapi, tidak semua pengusaha menjadi PKP karena ada beberapa. 650. Surat edaran diirektran jenderal pajak tentang SKPKPP dan SPMKP, surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan surat perintah membayar kembali pajak yang diterbitkan untuk mengurangi hutang pajak atas barang mewah. 000. 09/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. JAKARTA, DDTCNews – Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, pemerintah memerinci tata cara pemberian imbalan bunga terkait dengan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Penerbitan SPMKP dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan dilampiri dokumen pendukung berupa: Nota Persetujuan Pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV. telah dikurangkan dari SPMKP, dan uang restitusi yg kami terima memang telah sesuai dengan jumlah setelah dikurangi SKPKB. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Payment Request Letter. Pengawasan penerbitan SPMKP merupakan tindak lanjut dari penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2011 Tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. SPMKP dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama dengan mata anggaran penerimaan semula. Pasal 5. Baca Juga: Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Desember 2023, Ini Perinciannya. . Proses mulai dari penerbitan SKPPKP, hingga wajib pajak mendapatkan SPMKP, dan mendapatkan transfer dana adalah 30 hari.